idteknologi.com – Kota Jayapura kembali menjadi sorotan setelah Wakil Wali Kota memberi peringatan tegas kepada para pimpinan OPD. Teguran itu berkaitan dengan kesiapan program serta pengelolaan anggaran tahun 2025. Evaluasi lapangan menunjukkan kinerja sejumlah unit belum berada di tingkat yang diharapkan. Ada selisih antara rencana tertulis dengan kenyataan. Situasi ini menuntut pembenahan serius, sebab kota Jayapura memiliki tantangan pembangunan cukup kompleks sekaligus peluang besar untuk maju.
Peringatan tersebut bukan sekadar formalitas rapat rutin, melainkan sinyal keras bagi birokrasi kota Jayapura. APBD 2025 seharusnya menjadi alat perubahan, bukan sekadar daftar belanja. Ketika program OPD tidak sinkron dengan kebutuhan warga, kepercayaan publik ikut tergerus. Dalam konteks itulah, tanggung jawab moral pejabat daerah diuji. Mampukah mereka mengubah kritik menjadi momentum perbaikan tata kelola pemerintahan di kota Jayapura?
Alarm Dini untuk Birokrasi Kota Jayapura
Peringatan kepada OPD kota Jayapura muncul setelah pemantauan langsung serta evaluasi menyeluruh. Hasilnya, ditemukan ketidaksesuaian antara rencana program dengan implementasi. Misalnya, target pelayanan publik belum tercapai, sementara anggaran sudah terserap cukup tinggi. Kondisi seperti ini memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas perencanaan. Bukan hanya soal dana, namun juga komitmen pimpinan OPD untuk mengawal setiap tahapan pelaksanaan.
Kota Jayapura berada di posisi strategis sebagai pintu gerbang Indonesia timur. Potensi laut, jasa, pendidikan, dan perdagangan menjadi modal besar. Namun, potensi hanyalah konsep jika tidak diikuti tata kelola anggaran yang tertib. Ketika Wakil Wali Kota menyoroti kinerja OPD, sesungguhnya beliau sedang mengingatkan pentingnya keselarasan antara visi besar kota Jayapura dengan keseriusan aparat birokrasi. Tanpa itu, agenda pembangunan hanya berakhir menjadi slogan.
Dari sudut pandang tata pemerintahan, teguran seperti ini merupakan alarm dini. Kota Jayapura masih memiliki waktu sebelum APBD 2025 berjalan penuh. Artinya, perencanaan bisa direvisi, indikator kinerja diperjelas, serta mekanisme pengawasan diperkuat. Menurut saya, momen ini justru kesempatan emas bagi setiap OPD untuk menunjukkan kemampuan manajerial. Mereka tidak hanya dituntut patuh aturan, tetapi juga kreatif menyusun program relevan bagi warga kota Jayapura.
Tanggung Jawab Program dan Anggaran 2025
Isu utama di kota Jayapura saat ini berkisar pada tanggung jawab program beserta anggaran tahun 2025. Banyak kepala OPD cenderung fokus menyusun dokumen formal, sementara pemetaan kebutuhan riil masyarakat belum mendalam. Akibatnya, muncul program setengah matang. Dari perspektif publik, hal ini memunculkan kesan pemerintah kota Jayapura kurang peka. Padahal, kualitas anggaran sangat ditentukan oleh seberapa tajam analisis masalah sosial, ekonomi, serta lingkungan.
Tanggung jawab anggaran bukan hanya urusan administrasi keuangan. Di kota Jayapura, setiap rupiah APBD memiliki konsekuensi sosial. Salah arah belanja bisa berarti jalan lingkungan tetap rusak, air bersih sulit diakses, atau kesempatan kerja tidak bertambah. Saya melihat, pimpinan OPD perlu mengubah cara pandang. Anggaran harus dilihat sebagai kontrak moral dengan warga kota Jayapura. Kegagalan mencapai target semestinya dirasakan sebagai kegagalan pribadi, bukan sekadar angka merah di laporan.
Agar APBD 2025 lebih berkualitas, beberapa langkah konkret perlu ditempuh. Pertama, memperjelas prioritas kota Jayapura berbasis data mutakhir. Kedua, menyusun indikator kinerja yang terukur, bukan sekadar rumusan normatif. Ketiga, membuka ruang dialog dengan komunitas lokal, akademisi, serta pelaku usaha. Partisipasi publik akan membantu menyaring program kurang relevan. Jika proses ini berjalan, pimpinan OPD tidak lagi sekadar pelaksana anggaran, melainkan arsitek pembangunan kota Jayapura.
Refleksi untuk Masa Depan Kota Jayapura
Peringatan Wakil Wali Kota seharusnya dibaca sebagai ajakan refleksi bersama. Kota Jayapura memerlukan birokrasi lincah, transparan, serta adaptif menghadapi perubahan. Evaluasi kinerja OPD bukan untuk mempermalukan, melainkan mendorong lahirnya budaya kerja lebih bertanggung jawab. Menurut saya, masa depan kota Jayapura sangat ditentukan oleh keberanian pejabatnya menerima kritik, lalu mengubahnya menjadi aksi nyata. Jika momentum ini benar-benar dimanfaatkan, 2025 bisa menjadi titik balik penting menuju tata kelola lebih bersih, efektif, serta berpihak pada kepentingan warga. Dengan begitu, setiap keputusan anggaran tidak berhenti di meja rapat, melainkan terasa sampai ke gang sempit, kampung nelayan, serta lereng perbukitan di seluruh penjuru kota Jayapura.